Jangan Ada Budaya Pikir Kemiskinan Membawa Berkah
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemun memimpin rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan, yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Wonosobo, Jumat (1/11). Dalam rapat yang dihadiri Sekretaris Daerah One Andang Wardoyo, Ketua DPRD Afif Nur Hidayat dan para pimpinan OPD Provinsi maupun Kabupaten tersebut, Wagub yang akrab dengan sapaan Gus Yasin itu menegaskan pentingnya mengatasi kemiskinan dengan langkah-langkah konkret. “Sebenarnya kalau melihat Wonosobo ini saya menilai tidak layak ada di jajaran 14 Kabupaten/Kota yang masuk di kategori merah, atau miskin,” ungkap Wagub membuka sambutannya. Wonosobo yang justru berada di ujung terbawah peringkat kemiskinan se-Jawa Tengah dinilai Gus Yasin memiliki potensi untuk mentas dari kemiskinan dengan optimalisasi sumber daya yang dimiliki.
Status miskin sebuah daerah, menurut Wagub bisa disebabkan oleh kondisi riil yang memang berada di zona merah, atau justru bisa karena budaya atau pola pikir keliru, yaitu kemiskinan membawa berkah. “Jangan sampai Wonosobo ini jusru berpikir seperti itu, yaitu miskin tidak apa-apa karena banyak bantuan dari Provinsi maupun pemerintah pusat diberikan,” tegas Wagub. Gus Yasin mengaku apresiatif terhadap upaya-upaya pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam penanggulangan kemiskinan, termasuk di dalamnya dengan langkah verifikasi dan validasi data secara lebih akurat demi tercapainya sasaran tepat pengentasan keluarga dan rumah tangga miskin. Dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh tersebut, Wagub meyakini percepatan penanggulangan kemiskinan lebih mudah dilakukan. Sejumlah bidang seperti pendidikan, kesehatan, pengurangan pengangguran hingga jambanisasi dan rumah tidak layak huni (RTLH) disebut oleh Gus Yasin mesti menjadi sasaran prioritas dan menjadi komitmen bersama. “Kesehatan dan Pendidikan apabila tidak tertangani dengan baik, maka tidak bisa beranjak pada pemberdayaan masyarakat dan bidang ekonomi,” tandasnya.
Terkait komitmen untuk penanggulangan kemiskinan, Sekretaris Daerah One Andang Wardoyo menegaskan Pemerintah Kabupaten Wonosobo sudah berkomitmen untuk mengejar ketertinggalan. Hal itu dibuktikan dengan prosentase penurunan kemiskinan yang cukup tinggi pada 2018, yang menurutnya mencapai 2,74 % atau menurun dari 159,200 jiwa menjadi 138,300 jiwa. “Angka penurunan kemiskinan ini juga signifikan dengan kinerja penurunan penggangguran terbuka, yang pada Tahun 2018 mencapai 4,07 %,” terangnya. Upaya lain yang menjadi prioritas pemkab, disebut Andang adalah verifikasi dan validasi basis data terpadu Tahun 2025 melalui mekanisme pemutakhiran Mandiri (MPM), di bawah koordinasi TNP2K.
Hasil verifikasi yang telah dilaksanakan tersebut, menurut Sekda mencapai 20.252 rumah tangga usulan baru, dan 23.337 rumah tangga dengan perubahan, sehingga total individu yang telah diverifikasi sejumlah 148.233 jiwa. “Namun dari hasil cleaning data oleh sistem, hanya 88,52 % data yang bisa diteruskan kedapam proses perangkingan karena sebagian data diketahui tidak lengkap,” bebernya. Setelah menunggu selama satu tahun, data usulan baru hasil verifikasi tersebut, menurut Andang telah diakomodir dan masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Tahu 2019 yang dirilis oleh Kementerian Sosial RI melalui SK Kemensos No 84/HUK/2019.
Tidak hanya Sekretaris Daerah, perihal komitmen untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo juga disampaikan Ketua DPRD, Afif Nurhidayat. Pada Tahun 2020, Afif menegaskan DPRD Kabupaten Wonosobo menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas dan program kerja. Sasaran yang mesti dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan di daerah, menurut Afif memang harus jelas dan teridentifikasi secara valid. “Karena di Wonosobo ini terbagi dalam 15 Kecamatan dan 265 Desa/Kelurahan, maka mestinya verifikasi data mulai dari Kecamatan, lalu Desa/Kelurahan, kemudian Dukuh, RW, sampai ke tingkat RT sehingga secara validitas lebih bisa dipertanggungjawabkan,” tuturnya. Termasuk dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi Afif juga mengatakan para wakil rakyat di DPRD juga memiliki komitmen bersama untuk mendorong agar semua pihak dan komponen masyarakat terlibat secara lebih aktif untuk gotong-royong kompak menanggulangi kemiskinan.